REVIEW JURNAL 17

KOPERASI KREDIT, PAHLAWAN KEMERDEKAAN EKONOMI RAKYAT

Oleh Kosmas Lawa Bagho *

Tanggal 17 Agustus 2010 baru kita lewati bersama. Sebagian rakyat Indonesia menganggap hari itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Hari itu bagaikan hanya simpul aliran waktu tertentu tanpa makna. Apalagi mereka menyaksikan secara kasat mata aneka ragam kesulitan hidup masih saja menerpa golongan terbesar masyarakat pertiwi nusantara yang tahun ini merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-65. 

Ketidak nyamanan rakyat kian memuncak lantaran berbagai ragam perampokan berkelompok dan bahkan menggunakan persenjataan super canggih yang konon hanya dimiliki ‘orang-orang khusus’ negeri tercinta ini. Namun acapkali menjadi pertanyaan kritis kita, “Mengapa para perampok itu bisa memiliki ‘senjata istimewa’ untuk merampok dan membunuh rakyat bangsa ini tanpa prikemanusiaan?”

Sebagian lagi gerah dan geram terhadap tetangganya Malaysia yang katanya bangsa serumpun tetapi selalu memakan rumpun Indonesia untuk kejayaan sendiri negerinya. Di tengah hingar-bingar perayaan HUT Kemerdekaan yang ke-65, ada tukar guling atau barter 3 petugas mulia abdi negara ini dibandingkan dengan 7 nelayan ‘pencuri atau maling ikan’ dari negeri seberang.

Belum lagi ada sentilan bola api panas yang coba dimainkan para politisi untuk melakukan amandemen UUD 1945 hanya mau memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode tanpa mempedulikan kepentingan rakyat. ‘Sayang jika presiden yang sekarang dianggap masih produktif tidak dimanfaatkan hanya karena tuntutan UU yang membatasinya. Pada hal tidak ada salahnya kita bisa merubah atau meng-amandemenkannya’. Sayang seribu sayang kepentingan sekelompok orang elit lagi-lagi mengorbankan kepentingan mulia lebih banyak orang.

Dibalik itu ada sebagian masyarakat bangsa ini merayakannya dengan penuh antusias dan bergairah. Ada aneka perlombaan yang mengundang rasa tawa bahagia bagi yang menang dan gejolak hati memilukan bagi kelompok yang kalah atau belum memenangkan aneka lomba yang diperlombakan.

Orang-orang tersebut seolah merasa ada magnet yang senantiasa menghipnotis anak negeri ini untuk melakukan berbagai kegiatan dimaksud yang menghantar banyak orang kembali ke tanggal keramat, 17 Agustus Tahun 1945 lalu. Sebab tanggal tersebut memiliki arti tersendiri bagi 250 juta masyarakat kita sekarang ini. Tentu bukan tanpa alasan. Tanggal keramat itu menjadi jembatan awal dan garis demarkasi, kita melepaskan status terjajah dengan menyandang status baru yang lebih bermartabat sebagai negeri bebas dari segala bentuk penjajahan bangsa asing terutama Belanda dan Jepang.

Kemerdekaan Ekonomi

Tentu Pusat Koperasi Kredit (PUSKOPDIT) dan Koperasi Kredit (KOPDIT) di wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo tidaklah muluk-muluk dalam usaha memerdekakan anggota dari berbagai himpitan terutama di bidang ekonomi. Data menunjukkan per 30 Juni 2010 mengakses anggota 65 ribu lebih dari 48 koperasi kredit (18 Anggota, 18 Calon Anggota dan 12 Kelompok Binaan), Simpanan Saham: Rp. 179 M lebih, Pinjaman Beredar yang dilepaskan kepada 65 ribu anggota Rp. 266 M lebih dan Kekayaan Rp. 315 M lebih.

Sementara program Credit Union Microfinance Innovation/Women Credit Union Microfinance Innovation yakni program inovasi khusus Puskopdit/Kopdit bekerjasama dengan Association of Asian Confederation of Credit Union (ACCU-Bangkok) dalam upaya mengakses lembaga keuangan koperasi kredit di daerah pedesaan yang miskin telah menjaring anggota perorangan 17.466 dengan rincian laki-laki: 7.872 orang dan perempuan: 9.594 orang; simpanan Rp. 85 M lebih, pinjaman yang dilepaskan Rp. 61 M lebih serta tingkat pengembalian 42 M lebih.

Untuk seluruh Indonesia koperasi kredit tersebar pada 32 propinsi dengan 940 koperasi kredit primer dan anggota individu 1.220.335 orang, simpanan 5 Trilyun lebih, pinjaman beredar 5 Trilyun lebih dan kekayaan 6,3 Trilyun lebih.

Kecil memang tetapi dibalik angka-angka statistik di atas sesunggguhnya menyiratkan sejumput perjuangan tanpa kenal lelah baik para pencetus ide awal di Jerman serta para perintis atau penggerak gagah berani di Indonesia terutama di Kabupaten Ende, Ngada dan saudara bungsunya Nagekeo.

Di tengah berbagai aneka lomba penggelontoran uang kepada masyarakat dalam aneka warna papan nama, koperasi kredit melakukan sesuatu yang boleh dikatakan lawan arus dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang ada pada masyakarat. Potensi yang ada merupakan harta karun yang tidak dapat diambil oleh orang lain serta harus diaktualisasikan secara efektif dan cerdas. Potensi itu dalam bentuk otak dan hati yang memiliki antusiasme untuk terus berusaha.

Aktivis koperasi kredit menyadari dan yakin seyakin-yakinnya bahwa apabila selalu memberikan bantuan maka rakyat akan semakin ‘lapar dan bergantung’. Permasalahan ekonomi rakyat di negeri ini hanya bisa diatasi oleh mereka sendiri dalam kebersamaan. Pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana serta regulasi yang memancing kreativitas masyarakat untuk dengan mudah mengakses pada pusat-pusat ekonomi serta transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. 

Salah satu strategi koperasi kredit adalah dengan cara membangun karakter menabung sedikit demi sedikit menghasilkan milyaran bahkan trilyunan rupiah seperti tersaji pada data statistik di atas. W.F. Raiffaisien (1848) sang pendiri pernah menulis, “Setetes demi setetes akan menghasilkan selokan dan akhirnya menjadi sungai”. Atau pepatah tua mengatakan ‘sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain’. Penggiat koperasi kredit tidak pernah merasa tergoda menawarkan jalan pintas apalagi budaya instan untuk meningkatkan kesejahteraan (ekonomi).

Gerakan koperasi kredit seakan mau meracik ulang sketsa bangunan perekonomian nasional dan daerah yang gemar menghujani masyarakat dengan berbagai bantuan meski diketahui bahwa bantuan tersebut semakin mematikan daya kreativitas dan meninabobokan orang-orang yang dibantu. Lebih parah lagi kegiatan mulia dimaksud bisa saja akan melahirkan generasi yang hanya ‘tahu menerima’ tanpa mau berjuang untuk memperoleh makan. Padahal para pejuang dan pahlawan kita zaman dahulu telah memberikan contoh, hanya dengan mencurahkan keringat, darah dan bahkan mengorbankan nyawa baru bisa menggapai kemerdekaan dari bangsa penjajah.

Profesor Philip G. Zimbardo melalui teorinya ‘The Heroic Imagination Project’ menyentil bahwa sekarang ini kata pahlawan telah memiliki multi tafsir dan sering disalahgunakan. Pahlawan selalu diindentikan dengan sang pemenang di medan perang dan umumnya gelar ini diberikan kepada para tentara. Menurut Zimbardo; pahlawan bisa diraih dengan cara damai dan bukan juga seseorang yang selalu bersifat luar biasa tetapi bisa ditampilkan kapan saja ketika dibutuhkan. Semua orang bisa menjadi pahlawan. Kepahlawanan bisa muncul dalam melakukan hal-hal kecil yang memiliki dampak positif bagi kehidupan pribadi, keluarga dan warga bangsa.

Dalam nuansa itu maka pantaslah koperasi kredit bisa dijadikan sebagai pahlawan kemerdekaan ekonomi masyarakat Flores yang memerdekakan masyarakat akar rumput dari belenggu penjajahan ketergantungan, budaya instan dan kosumerisme yang berlebihan.

*Penulis adalah Kepala Bidang SDM Puskopdit Bekatigade Ende-Ngada-Nagekeo

REVIEW JURNAL

I.        ABSTRAK

Ketidak nyamanan rakyat kian memuncak lantaran berbagai ragam perampokan berkelompok dan bahkan menggunakan persenjataan super canggih yang konon hanya dimiliki ‘orang-orang khusus’ negeri tercinta ini. 

Sebagian lagi gerah dan geram terhadap tetangganya Malaysia yang katanya bangsa serumpun tetapi selalu memakan rumpun Indonesia untuk kejayaan sendiri negerinya. Di tengah hingar-bingar perayaan HUT Kemerdekaan yang ke-65, ada tukar guling atau barter 3 petugas mulia abdi negara ini dibandingkan dengan 7 nelayan ‘pencuri atau maling ikan’ dari negeri seberang. 

II.      POINT POINT

1.     koperasi kredit melakukan sesuatu yang boleh dikatakan lawan arus dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang ada pada masyakarat.

2.    Permasalahan ekonomi rakyat di negeri ini hanya bisa diatasi oleh mereka sendiri dalam kebersamaan.

3.    Potensi yang ada merupakan harta karun yang tidak dapat diambil oleh orang lain serta harus diaktualisasikan secara efektif dan cerdas. Potensi itu dalam bentuk otak dan hati yang memiliki antusiasme untuk terus berusaha.

4.    Pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana serta regulasi yang memancing kreativitas masyarakat untuk dengan mudah mengakses pada pusat-pusat ekonomi serta transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. 

5.    Salah satu strategi koperasi kredit adalah dengan cara membangun karakter menabung sedikit demi sedikit menghasilkan milyaran bahkan trilyunan rupiah seperti tersaji pada data statistik di atas. W.F. Raiffaisien (1848) sang pendiri pernah menulis, “Setetes demi setetes akan menghasilkan selokan dan akhirnya menjadi sungai”. Atau pepatah tua mengatakan ‘sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain’. Penggiat koperasi kredit tidak pernah merasa tergoda menawarkan jalan pintas apalagi budaya instan untuk meningkatkan kesejahteraan (ekonomi).

III.    PENUTUP

Gerakan koperasi kredit seakan mau meracik ulang sketsa bangunan perekonomian nasional dan daerah yang gemar menghujani masyarakat dengan berbagai bantuan meski diketahui bahwa bantuan tersebut semakin mematikan daya kreativitas dan meninabobokan orang-orang yang dibantu. Lebih parah lagi kegiatan mulia dimaksud bisa saja akan melahirkan generasi yang hanya ‘tahu menerima’ tanpa mau berjuang untuk memperoleh makan. Padahal para pejuang dan pahlawan kita zaman dahulu telah memberikan contoh, hanya dengan mencurahkan keringat, darah dan bahkan mengorbankan nyawa baru bisa menggapai kemerdekaan dari bangsa penjajah.

Dalam nuansa itu maka pantaslah koperasi kredit bisa dijadikan sebagai pahlawan kemerdekaan ekonomi masyarakat Flores yang memerdekakan masyarakat akar rumput dari belenggu penjajahan ketergantungan, budaya instan dan kosumerisme yang berlebihan.

REVIEW JURNAL 16

KOPERASI SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI PANCASILA

1.  Wacana perjuangan

Perjuangan bangsa Indonesia bersama segenap komponen dan eksponen kekuatan nasional seluruh negeri tahap pertama melawan penjajah, yaitu “Mencapai Indonesia Merdeka” telah berhasil dengan gemilang yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan telah dilengkapi pula dengan dasar negara ideologi luhur Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai platform pijakan perjuangan tahap kedua menuju cita-cita bangsa.

Bagi bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merupakan “berkat rakhmat Allah” (Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga) yang melekat menyertai perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alinea kedua), sedang dalam batang tubuhnya ditegaskan “Negara berdasarkan atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 UUD 1945), yang artinya tatanan dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan  bernegara didasarkan atas hukum dan nilai-nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian maka Proklamasi juga merupakan tekad dan janji bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan janjinya itu secara konsisten, murni dan konsekwen bersama segenap rakyat Indonesia di lingkungan dunia internasional dalam tingkat, harkat, martabat dan derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain.

Perjuangan bangsa tahap kedua telah berjalan selama hampir 58 tahun, namun hasilnya masih sangat mengecewakan bahkan terlihat semakin jauh dari gambaran cita-cita bangsa Indonesia (alinea 4 Pembukaan UUD 1945), yang terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu :

a.       Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahan yang bersih, berwibawa, stabil dan kuat agar mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

b.       Memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,

c.       Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karenanya diperlukan langkah pencermatan terhadap pengalaman masa lalu untuk   introspeksi dan evaluasi berdasarkan platform tersebut diatas  guna menemukan penyebab yang dianggap paling mendasar dari kegagalan perjuangan tahap kedua, kemudian secara induktif dan deduktif dicari berbagai alternatif pemecahannya sebagai upaya antisipatif dari segala penyebab kegagalan tersebut.

Selanjutnya berpijak pada platform tersebut disusunlah rencana baru perjuangan yang lebih realistis dan lebih terukur dalam ruang dan waktu yang tersedia secara kontekstual sesuai dengan hasil analisa situasi dan kondisi obyektif yang nyata serta menyusun strategi dan taktik perjuangan yang lebih relevan untuk tidak mengulangi kegagalan lagi.

2.  Pengalaman Sejarah sejak Proklamasi  17 Agustus 1945 :

Mempelajari perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan NKRI 17 Agustus 1945 hingga sekarang (1945 – 2003) tersimpul bahwa sebenarnya Pancasila dan UUD 1945 belum pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen sesuai maksud dan tujuan semula.

Tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar NKRI disahkan dan berlaku bagi seluruh tanah air Indonesia, kemudian disusul pembentukan suatu Kabinet Presidensiil sesuai ketentuan UUD 1945 yang sudah disahkan itu. Tetapi pada tanggal 14 Nopember 1945 BP-KNIP (yang melakukan fungsi MPR sebelum MPR terbentuk) mengusulkan kepada Presiden agar Kabinet Presidensiil diganti dengan Kabinet Parlementer yang dipimpin seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada DPR. Maka Kabinet Presidensiil tadi dibubarkan dan diganti Kabinet Parlementer (dengan Perdana Menteri Syahrir I), yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Jadi UUD 1945 hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan kurang 3 hari.

Bentuk Kabinet Parlementer ini berlangsung terus hingga tanggal 5 Juli 1959 saat Presiden mengumumkan Dekrit Presiden yang menyatakan  kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta membubarkan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 setelah gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Maka Presiden membentuk Kabinet Presidensiil yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai ketentuan UUD 1945. Kemudian Presiden memerintahkan Badan Perancang Pembangunan Nasional untuk menyusun suatu rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) dengan periode pembangunan berjangka waktu 8 tahunan (1961–1969) berdasarkan pidato kenegaraan Presiden tanggal 17 Agustus 1959.

Namun karena keterbatasan dana dan negara memprioritaskan perjuangan Tri Kora (1962) untuk merebut kembali Irian Barat dan mengembalikan kepangkuan wilayah Republik Indonesia dari kekuasaan  Belanda, maka terpaksa PNSB belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G30S (Gerakan 30 September 1965) yang dipimpin oleh PKI untuk merebut kekuasaan negara Republik Indonesia. Dalam waktu singkat ABRI dapat mengatasi pemberontakan tersebut.

Tanggal 11 Maret 1966 Presiden menerbitkan Surat Perintah (terkenal dengan istilah Super Semar) kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Pangkostrad untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan negara. Tetapi ternyata Super Semar tersebut dimanfaatkan untuk mengambil alih kekuasaan Presiden dengan dukungan MPRS.

Kemudian disusul dengan dibentuknya Pemerintahan Orde Baru dibawah pimipinan Jenderal Suharto yang menjanjikan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ternyata secara operasional sejak awal sudah menyimpang dari jiwa Pancasila dan UUD 1945, terbukti dengan terbitnya UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang jelas-jelas bertujuan menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya sistem ekonomiliberal kapitalistik serta diterapkannya sistem ekonomi trickle down effect yang menguntungkan fihak konglomerat  dan tidak berpihak kepada kepentingan dan partisipasi rakyat yang nota bene adalah pemegang kedaulatan negara.

Dari pengalaman selama 58 tahun kemerdekaan Indonesia sejak 17 Agustus 1945,  lebih dari 50 tahun telah diterapkan sistem demokrasi liberal yang menyimpang dari platform Amanat Proklamasi (Pancasila dan UUD 1945), yang membuktikan tidak cocok bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia  dan telah mengakibatkan terjadinya degradasi hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karenanya  secara arif dan bijaksana para pemimpin dituntut untuk segera sadar kembali pada platform perjuangan dan pembangunan negara Indonesia tersebut diatas, yaitu Amanat Proklamasi  Kemerdekaan  NKRI  17 Agustus 1945.

4.       Ekonomi Pancasila (Ekonomi Indonesia dengan moral Pancasila) :

Dalam hal Pancasila sebagai suatu pandangan hidup maka sila-silanya merupakan sudut-sudut pandang atau aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

1). Ketuhanan Yang Maha Esa;  merupakan aspek spiritual,

2). Kemanusiaan yang adil dan beradab; merupakan aspek kultural,

3). Persatuan Indonesia;  merupakan aspek politikal,

4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; merupakan aspek sosial,

5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; merupakan aspek ekonomikal. 

Kelima sila tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan tersusun secara hirarkis dan berjenjang yaitu sila pertama meliputi sila kedua, sila kedua meliputi sila ketiga, sila ketiga meliputi sila keempat dan sila keempat meliputi sila kelima. Atau sebaliknya dapat dikatakan sila kelima merupakan derivasi sila keempat, sila keempat merupakan derivasi sila ketiga, sila ketiga merupakan derivasi sila kedua dan sila kedua merupakan derivasi sila pertama  (Prof. Dr. Notonegoro).

Dengan demikian maka ekonomi Pancasila telah mengandung seluruh nilai-nilai moral Pancasila dan mengacu pada seluruh aspek kehidupan sila-sila dari Pancasila.

Sesuai gambar grafis superposisi pembagian kekuasaan antara negara dan rakyat tersebut diatas, maka ekonomi Pancasila mewujud dan terdiri atas 3 (tiga) pilar sub sistem,  yaitu :

(1).  pilar ekonomi negara yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan tugas negara dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (negara kuat), dengan tugas pokok antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

(2). pilar ekonomi rakyat yang berbentuk koperasi (sharing antara negara dan rakyat) dan berfungsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, (home front kuat), dengan tugas pokok mewujudkan kehidupan layak bagi seluruh anggotanya.

(3).  pilar ekonomi swasta  yang berfungsi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia   (battle front kuat), dengan tugas pokok mewujudkan kemajuan usaha swasta yang memiliki daya kompetisi tinggi di dunia internasional.

Pengertian kompetisi dalam moral Pancasila bukan dan tidak sama dengan free fight competition a la barat yang di dalamnya mengandung cara-cara yang boleh merugikan fihak lain (tujuan menghalalkan cara).

Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kemuspraan (kesia-siaan).

Pola pengelolaan dari masing-masing pilar ekonomi tersebut berbeda dan membutuhkan kemampuan para pelaksana secara profesional agar hasilnya menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan, tetapi tetap mendasarkan kerjanya pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja pada masing-masing pilar.  Masing-masing pilar mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk saling kerjasama dan saling bantu tanpa merugikan salah satu fihak.

5.       Koperasi Indonesia :

Berbeda dengan koperasi pada umumnya, maka koperasi yang dimaksud oleh Pancasila dan UUD 45, sesuai gambar grafis superposisi tersebut diatas adalah merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia  untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu Masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara.

Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antar manusia ketimbang kepentingan materi/ekonomi  (Jawa: Tuna sathak bathi sanak), contoh : membangun rumah penduduk dengan sistim gotong-royong (sambatan). Akibatnya di dalam sistem ekonomi liberal orang asli Indonesia menjadi termarginalkan tidak ikut dalam gerak operasional mainstream sistem ekonomi liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi sehingga sampai kapanpun rakyat Indonesia tidak akan mengenyam kesejahteraan.

Oleh karena itu sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.

Dengan demikian maka koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan/rejeki dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali, tetapi sangat dipersyaratkan bahwa  sistem pengeloaannya haruslah benar dan tertib tanpa kecurangan.

Sebagai contoh pengalaman atas pengelolaan sebuah koperasi yang benar dan tertib adalah Kosudgama (Koperasi Serba Usaha Dosen Gadjah Mada).

Pengelolaan Koperasi Indonesia :

Sebagaimana disebutkan di depan bahwa koperasi Indonesia sebagai lembaga ekonomi yang mampu mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur apabila dikelola secara benar dan tertib. Oleh karena itu perlu diberikan arah dan pedoman yang benar agar selalu dapat dikendalikan dan diluruskan setiap kali terjadi penyimpangan.

Sebagai arahan yang benar antara lain dapat dikutipkan beberapa Kesimpulan dan Penutup”  dari penulisan  “Sistem Ekonomi Indonesia dengan moral Pancasila” (bab 3) dalam buku  EKONOMI PANCASILA  (Landasan Pikir & Misi Pendirian) PUSTEP UGM sebagai berikut :

a.       Reformasi ekonomi mempunyai tujuan kembar yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan sekaligus menghapus berbagai ketidakadilan ekonomi dengan tujuan akhir terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

b.      Reformasi ekonomi Indonesia adalah pembaruan berbagai aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. Aturan-aturan main ini secara keseluruhan dibakukan dalam Sistem Ekonomi Pancasila.

c.       Dalam Sistem Ekonomi Pancasila  pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancsila yang akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia.

d.       Ideologi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945, merupakan pegangan dan landasan strategi pembangunan nasional. Namun demikian strategi pembangunan nasional yang dilandasi ideologi nasional Pancasila belum pernah benar-benar diterima dan dilaksanakan secara ikhlas oleh seluruh warga bangsa.

e.       Visi masa depan yang jernih hanya dapat diproyeksikan dengan menggunakan ideologi Pancasila yang setiap pelakunya berusaha mewujudkannya dalam tindakan konkrit kehidupan sehari-hari terutama dengan menunjuk pada ajaran-ajaran moral agama.

Dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2 UUD 1945), tanpa kecuali. Pengertian Ini mengandung konsekuensi bahwa segenap tenaga kerja Indonesia harus habis terserap dalam sistem ekonomi Pancasila yang terdiri atas tiga pilar ekonomi tersebut.

Dalam pilar ekonomi negara unsur tenaga kerjanya tentu selektif dan terbatas. Begitu pula dalam pilar ekonomi swasta kebutuhan tenaga kerjanya tentu juga selektif dan terbatas karena harus mampu bekerja secara efisien, efektif dan produktif guna mencapai daya saing yang cukup tinggi dalam dunia perdagangan dan usahanya.

Apabila dalam kedua pilar tersebut diatas kebutuhan tenaga kerjanya terbatas maka dalam pilar ekonomi rakyat atau koperasi penyerapan tenaga kerjanya tidak boleh terbatas karena tidak boleh terjadi adanya tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan. Sebagai konsekuensinya maka segenap warga negara harus menjadi anggota koperasi Indonesia.

Dengan demikian maka pola pengelolaan koperasi Indonesia dituntut untuk mampu menciptakan suatu sistem manajemen sedemikian sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk keperluan itu dibutuhkan bantuan dari Lembaga Perguruan Tinggi yang terkait dengan masalah tersebut.

7.       Penutup : 

a.      Kesimpulan :  

Dari uraian singkat tersebut diatas secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1).  Penyelenggaraan koperasi yang terjadi hingga sekarang di Indonesia belum sesuai dengan maksud Amanat 1945, yaitu Ekonomi Pancasila, oleh karenanya belum mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

2). Sistem koperasi Indonesia yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Amanat 1945 diyakini dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, karena semua unsur-unsur yang diperlukan bagi penyelenggaraannya sudah tersedia di dalam negeri, tinggal sistem pengelolaan beserta aturan mainnya.

3).  Diperlukan  pemikiran-pemikiran baru dan konsep-konsep baru yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana dimaksud dalam pengertian Amanat 1945 sehingga  rakyat/setiap warga negara dapat dijamin untuk memperoleh hak-haknya melalui keanggotaannya dalam koperasi Indonesia.

4). Diperlukan persiapan yang matang bagi terselenggaranya sistem koperasi Indonesia melalui studi induktif logis maupun deduktif baik formal maupun tradisional kultural.

5).  Diperlukan pengertian dan goodwill dari Pemerintah dan semua fihak untuk mengerti dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam usaha pengembangan konsep baru ekonomi Pancasila agar dapat segera mengatasi krisis multi demensional yang terjadi selama ini.

b.      Pendapat dan Saran :  

Karena konsep baru dari sistem ekonomi Pancasila sudah didasarkan atas hukum-hukum dasar yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Amanat 1945, maka perlu ditentukan tahap-tahap langkah kerjanya dan kemudia direntang dalam jadwal kegiatan dan waktu untuk diarahkan kepada  kesepakatan pembakuan nasional menjadi konsepsi nasional untuk kemudian dioperasionalkan.  

---

REVIEW JURNAL

I.              ABSTRAK

Perjuangan bangsa Indonesia bersama segenap komponen dan eksponen kekuatan nasional seluruh negeri tahap pertama melawan penjajah, yaitu “Mencapai Indonesia Merdeka” telah berhasil dengan gemilang yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan telah dilengkapi pula dengan dasar negara ideologi luhur Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai platform pijakan perjuangan tahap kedua menuju cita-cita bangsa.

Dengan demikian maka Proklamasi juga merupakan tekad dan janji bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan janjinya itu secara konsisten, murni dan konsekwen bersama segenap rakyat Indonesia di lingkungan dunia internasional dalam tingkat, harkat, martabat dan derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain.

II.            POINT POINT

1.     Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahan yang bersih, berwibawa, stabil dan kuat agar mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

2.    Memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,

3.    Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4.    pencermatan terhadap pengalaman masa lalu untuk   introspeksi dan evaluasi berdasarkan platform tersebut diatas  guna menemukan penyebab yang dianggap paling mendasar dari kegagalan perjuangan tahap kedua, kemudian secara induktif dan deduktif dicari berbagai alternatif pemecahannya sebagai upaya antisipatif dari segala penyebab kegagalan tersebut.

5.    pilar ekonomi negara yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan tugas negara dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (negara kuat), dengan tugas pokok antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

6.    pilar ekonomi rakyat yang berbentuk koperasi (sharing antara negara dan rakyat) dan berfungsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, (home front kuat), dengan tugas pokok mewujudkan kehidupan layak bagi seluruh anggotanya.

7.    Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

III.           PENUTUP

Karena konsep baru dari sistem ekonomi Pancasila sudah didasarkan atas hukum-hukum dasar yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Amanat 1945, maka perlu ditentukan tahap-tahap langkah kerjanya dan kemudia direntang dalam jadwal kegiatan dan waktu untuk diarahkan kepada  kesepakatan pembakuan nasional menjadi konsepsi nasional untuk kemudian dioperasionalkan.