DAHLAN INGIN MOBIL LISTRIK DIPRODUKSI MASSAL

Dahlan ingin mobil listrik diproduksi massal

 

Pasuruan (ANTARA News) - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan berharap mobil listrik diproduksi secara masal karena dianggap salah satu cara tepat dalam mengatasi problem subsidi BBM yang tinggi.

"Saya hanya perintis untuk memulai agar mobil listrik diproduksi secara masal. Karena mobil listrik adalah solusi atas permasalahan negara yang saat ini menanggung beban subsidi BBM yang tinggi," kata Dahlan usai menghadiri Forum Jamiyah Fida Qubro di Pondok Pesantren Al Ihlas, Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu.

Menurutnya, mobil listrik juga harganya jauh lebih murah jika diproduksi secara massal dan dapat diterima warga.

Dahlan mengungkapkan, semakin banyak uji coba mobil listrik yang dibuat kalangan ilmuwan, seperti mobil listrik hasil karya peneliti Institut Tehnologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

"Uji coba terus dilakukan, seperti yang dilakukan peneliti ITS Surabaya. Mobil-mobil listrik itu masih perlu disempurnakan, agar hasilnya nanti benar-benar layak dapat digunakan masyarakat," kata Dahlan.

Menyinggung insiden kecelakaan mobil Tuxuci yang dialaminya dan listrik yang mengalami byar-pet, Dahlan menganggapnya masalah sepele dan tidak ada kaitannya dengan rencana produksi masal.

"Tidak ada pengaruhnya. Karena dari hasil survey, pemilik mobil listrik sebesar 70 persen akan mengisi ulang baterainya di rumah, sebesar 20 persen mengisinya di kantor dan hanya 10 persen yang mengisi di jalanan," kata dia.

BANJIR DAMPAK DARI EKONOMI MELEMAH

BANJIR DAMPAK DARI EKONOMI MELEMAH

Akibat banjir yang terjadi di Jakarta banyak sekali kerugian yang terjadi antara lain disebut berasal dari rantai distribusi barang yang terhambat, stok produk yang musnah atau rusak akibat terendam air, gerai usaha yang tutup, produksi berhenti akibat tidak adanya pasokan listrik, pembayaran gaji tambahan untuk pekerja yang terpaksa libur saat banjir, hingga kerusakan gedung dan kendaraan.

“Memang akan ada asuransi, tetapi tidak semuanya. Kerugian tetap sangat besar dan saya perkirakan lebih besar karena kali ini justru terjadi di tengah kota pusat perkantoran, perdagangan dan transaksi bisnis,” kata Ketua Asosisasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Sofyan Wanandi.

Menurut Sofyan, asosiasi yang dipimpinnya menaksir angka kerugian akibat banjir kali ini mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“Paling utama pusat perdagangan, 60% di Indonesia ada di Jakarta. Lalu kerugian akibat kerusakan material akibat tergenang air, produksi tidak jalan karena listrik padam, kemudian harus bayar karyawan padahal mereka libur terus untuk kejar target produksi nanti harus kasih biaya lembur,” kata Sofyan.

Hitungan lain kerugian datang dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI) yang mengklaim pengusaha rugi sampai Rp300 miliar per hari untuk industri makanan dan minuman.

Kerugian akibat banjir bukan hal baru bagi pengusaha, namun menurut Franky Sibarani, pukulan sangat terasa untuk pengusaha makanan-minuman.

“Industri makanan-minuman itu rigid sekali, barang harus dikirim ke depo kemudian distribusi lanjut dengan mobil atau motor. Kalau sampai terjadi kemacetan satu-dua jam, itu dampaknya bisa panjang sekali. Apalagi kalau sampai ada kabar menyebut situasi banjir lebih parah tanggal 26 (Januari),” keluhnya.

Taksiran yang lebih moderat diberikan oleh Tutum Ruhanta dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) yang menyebut kerugian akibat banjir mencapai puluhan miliar saja.

Pada peristiwa banjir besar di Jakarta tahun 2002 klaim banjir total untuk rumah, kendaraan, perkantoran sampai pabrik, menurut Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, mencapai Rp 1,5 triliun.

Lima tahun kemudian banjir besar kembali menggempur Jakarta dan klaim naik menjadi Rp 2,1 triliun.

sedangkan menurut Gubernur DKI  Jakarta Joko Widodo memperkirakan kerugian akibat banjir mencapai sekitar Rp20 triliun. “Kalau kita hitung-hitung, total kerugian akibat banjir melanda Jakarta kira-kira Rp20 triliun,” kata Jokowi sapaan akrab Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/1).

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130120_jakarta_banjir_bisnis_kerugian.shtml

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/22/6/124950/Jokowi%20Perkirakan%20Kerugian%20Akibat%20Banjir%20Rp20%20Triliun

OUTSOURCING

OUTSOURCING TENAGA KERJA

Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
I. Pendahuluan Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran.
Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production).

1. Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

2. Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.
3. Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja.

4. Pengaturan hukum outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).Pengaturan tentang outsourcing (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap.
Dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Iklim Investasi disebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah tersebut dengan menugaskan menteri tenaga kerja untuk membuat draft revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

5. Outsourcing tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan outsourcing perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih sebagai management fee perusahaan outsourcing. Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan.
Problematika mengenai outsourcing (Alih Daya) memang cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan penggunaan outsourcing (Alih Daya) dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang outsourcing yang telah berjalan tersebut. Secara garis besar permasalahan hukum yang terkait dengan penerapan outsourcing (Alih Daya) di Indonesia sebagai berikut:
Bagaimana perusahaan melakukan klasifikasi terhadap pekerjaan utama (core business) dan pekerjaan penunjang perusahaan (non core bussiness) yang merupakan dasar dari pelaksanaan outsourcing (Alih Daya) ?
Bagaimana hubungan hukum antara karyawan outsourcing (Alih Daya) den perusahaan pengguna jasa outsourcing ?
Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bila ada karyawan outsource yang melanggar aturan kerja pada lokasi perusahaan pemberi kerja?
II. Definisi OutsourcingDalam pengertian umum, istilah outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai contract (work) out seperti yang tercantum dalam Concise Oxford Dictionary.
6. “ Contract to enter into or make a contract. From the latin contractus, the past participle of contrahere, to draw together, bring about or enter into an agreement.” (Webster’s English Dictionary)
Pengertian outsourcing (Alih Daya) secara khusus didefinisikan oleh Maurice F Greaver II, pada bukunya Strategic Outsourcing, A Structured Approach to Outsourcing.
7. “Strategic use of outside parties to perform activities, traditionally handled by internal staff and respurces.”Menurut definisi Maurice Greaver, Outsourcing (Alih Daya) dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama
Beberapa pakar serta praktisi outsourcing (Alih Daya) dari Indonesia juga memberikan definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa outsourcing).

8. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian outsourcing (Alih Daya) sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan.
9. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, terdapat persamaan dalam memandang outsourcing (Alih Daya) yaitu terdapat penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada pihak lain.
III. Pengaturan Outsourcing (Alih Daya) dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanUU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum diberlakukannya outsourcing (Alih Daya) di Indonesia, membagi outsourcing (Alih Daya) menjadi dua bagian, yaitu: pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh.

10. Pada perkembangannya dalam draft revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan outsourcing (Alih Daya) mengenai pemborongan pekerjaan dihapuskan, karena lebih condong ke arah sub contracting pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja.

Dalam aspek SDM (sumber daya manusia), outsourcing (alih daya) merupakan salah satu pilihan. Praktik alih daya merupakan pilihan yang cukup ampuh dalam bidang usaha karena dapat mengefisiensikan segala biaya, dalam hal ini biaya tenaga kerja. Namun demikian, meskipun alih daya semakin berkembang terutama di Eropa, praktik alih daya mengalami hambatan-hambatan hukum di Indonesia.
Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara jelas menampung istilah alih daya. Adapun referensi soal alih daya yang ada ialah Pasal 64, 65, dan 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sumber : http://fajarnoverdi.blogspot.com/2012/03/definisi-outsourcing.html#